Universitas Narotama merupakan salah satu kampus yang mengusung teknologi informasi sebagai sarana prasarana pendidikan. Hal ini sangat baik dilakukan mengingat kemajuan jaman semakin pesat dengan berbagai perkembangan teknologi di dalamnya sehingga demi menciptakan sumber daya manusia yang bermutu sangat tepat bagi UniversitasNarotama menerapkan teknologi informasi dalam berbagai kebijakan akademik. Menurut saya penerapan sistem informasi pada universitas narotama cukup memadai dalam pelaksanaan berbagai kegiatan akademik. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan namun Universitas Narotama terus melakukan pengembangan sistem informasi yang dapat menambah wawasan mahasiswa dalam hal iptek sekaligus mempermudah mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan akademiknya. 
read more

Kasus Etika Bisnis

SEBANYAK 56 BIRO IKLAN MELAKUKAN PELANGGARAN ETIKA.

Bandung-Surabayawebs.com

Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) sedikitnya telah menegur 56 perusahaan iklan atas pelanggaran etika selama dua tahun terakhir ini.

Pelanggaran ini berupa penampilan iklan yang superlative, yaitu memunculkan produk sebagai yang terbaik atau termurah. Iklan superlative ini acapkali dibumbui kecenderungan menjatuhkan pesaing di pasaran. “Jika semua bilang baik, termurah, ini akan membingungkan masyarakat dan pelanggan,” ujar Ketua Badan Pengawas PPPI, FX Ridwan Handoyo kepada wartawan, belum lama ini.

Dia mencontohkan iklan pada industri telekomunikasi. Setiap operator telekomunikasi mengaku menawarkan tarif termurah. Bahkan ada iklan yang menyebutkan bahwa produk paling murah meriah. Juga ada iklan produk kesehatan atau kosmetik yang menyebutkan paling efektif. “Tapi semua iklan superlative itu tidak didukung oleh bukti yang kuat. Jadi bisa merugikan masyarakat dan pelanggannya,” tuturnya kemudian.

Surat teguran dilayangkan setelah Badan Pengawas PPPI menemukan dugaan pelanggaran berdasarkan pengaduan masyarakat atau hasil pantauan, Kepada perusahaan periklanan anggota PPPI, Badan pengawas PPPI melakukan peneguran sekaligus meminta keterangan. Sedangkan kepada perusahaan non anggota, surat teguran berupa imbauan agar menjunjung tinggi etika beriklan.

Ridwan menyebutkan dari 149 kasus yang ditangani Badan Pengawas PPPI, tahun 2006 sebanyak 56 kasus dan 93 kasus di tahun 2007. Sebanyak 90 kasus telah dinyatakan melakukan pelanggaran dan 44 kasus lainnya masih dalam penanganan. Dari yang diputus melanggar etika, 39 kasus tak mendapat respon oleh agensi. Untuk itu BP PPPI meneruskannya ke Badan Musyawarah Etika PPPI.

Jumlah perusahaan periklanan yang melakukan pelanggaran cukup banyak itu ada kemungkinan terjadi akibat tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar. Diakuinya, selama ini rambu-rambu periklanan hanya diatur dalam bentuk Etika Periklanan Indonesia. “Mungkin karena belum ada aturan hukum yang jelas, pelanggaran tetap banyak,’ katanya.

http://ayurai.dosen.narotama.ac.id/

http://fenaro.narotama.ac.id/

http://narotama.ac.id/